jump to navigation

Perluasan Pabrik Diprotes Februari 5, 2008

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
Tags: , ,
1 comment so far

PADALARANG, (GM).-
Warga Kp. Cipeundeuy RT 01/RW 02 Desa Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat (KBB) menolak rencana perluasan pembangunan salah satu pabrik obat ternama. Pasalnya, perluasan itu sampai menutup badan jalan desa yang memiliki akses langsung ke kawasan industri Cimareme.

Rencananya, pemilik pabrik akan memperluas bangunan sampai ke tanah miliknya yang berada di seberang jalan desa. Apabila rencana itu terealisasi, jalan desa tersebut akan tertutup.

Pemilik pabrik rencananya akan mengalihkan jalan desa yang tertutup bangunan dengan membuat jalan baru yang mengitari bangunan pabrik. Namun warga Kp. Cipeundeuy tetap menentang rencana itu dengan alasan ongkos ojek bakalan naik.

Camat Padalarang, Drs. Endang Misbach saat dikonfirmasi “GM”, Senin (4/2), membenarkan rencana perluasan bangunan pabrik obat yang menutup jalan desa mendapat tentangan warga. Menyikapi persoalan tersebut, camat beserta Kepala Desa Cipeundeuy Bunbun Risnandar, Ketua BPD Cipeundeuy Asep Sudrajat, Ketua RW 02 Usep Achadiat, Ketua Karang Taruna RW 02 Yoyon Suryono, Kepala Dusun I U.Sutisna, tokoh agama RW 02 Rosidin, dan tokoh masyarakat RW 02 Agus Mulyana melakukan peninjauan ke lapangan.

“Sengaja kita buat tim untuk mengetahui dan memahami kondisi ril di lapangan. Tim sudah meninjau ke lapangan pertengahan Januari 2008. Tak dipungkiri ada reaksi keras dari masyarakat terhadap rencana perluasan tersebut. Inti permasalahannya, warga keberatan dengan penutupan jalan desa,” kata Endang. Menurutnya, persoalan ini harus segera diambil jalan tengah. Supaya masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

“Keinginan perusahaan tetap diakomodasi, begitu pun dengan keinginan warga. Bagaimanapun juga keberadaan pabrik obat itu di Padalarang sangat dibutuhkan. Tentunya dalam hal menyerap tenaga kerja. Masih banyak warga Padalarang yang memiliki pendidikan tinggi tapi belum bekerja. Hanya saja, kepentingan umum seperti jalan juga patut diperhatikan,” paparnya.

Terowongan

Sementara itu, berdasarkan hasil peninjauan tim ke lapangan, ada tiga poin penting. Pertama, warga menginginkan bertemu secara langsung dengan pemilik pabrik obat dalam rangka silaturahmi terkait dengan rencana perluasan pembangunan. Kedua, warga merasa keberatan untuk memindahkan jalan umum yang ada saat ini, yakni menuju kawasan industri Cimareme. Ketiga, warga setempat ingin diprioritaskan masuk menjadi karyawan pabrik obat.

“Wajar jika penduduk yang tinggal di sekitar lokasi pabrik menuntut dipekerjakan. Sebab kita lihat ada penduduk yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan pabrik menjadi pengangguran,” ujar Endang. (B.104)**

DPC PBB KBB Adakan Uji Kepatutan Cabup Februari 4, 2008

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

NGAMPRAH, (PR).-
DPC PBB Kab. Bandung Barat (KBB), mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap peserta penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati (cabup dan cawabup) KBB. Peserta acara di Wisma Ciremai PT Kertas Padalarang Jln. Cihaliwung Kec. Padalarang itu, di antaranya Abu Bakar, Atori Herdianajaya, Dudin Sa’dudin, Atang Djaelani, dan Deni Nursamsi.

Sekretaris DPC PBB KBB Agus Ishak mengatakan, dari proses tersebut akan diambil dua pasang calon cabup dan cawabup yang akan direkomendasikan ke DPP PBB. “Proses penjaringan secara terbuka dilakukan supaya seluruh kader PBB di KBB mengenal calon yang diusung partai,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, kelima calon diberi kesempatan masing-masing satu jam untuk mempresentasikan visi dan misinya dan berdialog dengan audience. Hampir setiap calon menjual isu kemiskinan, pendidikan, pengangguran, birokrasi, dan ekonomi.

Mamat, warga Kec. Parongpong belum puas dengan visi dan misi setiap calon. “Visi dan misi setiap calon hampir tidak ada bedanya,” ujarnya.

Penjaringan PPP

Selain mengikuti proses penjaringan di DPC PBB KBB, Atori, Abu Bakar, dan Dudin Sa’dudin juga akan ikut dalam proses penjaringan DPC PPP pada 7 Februari.

Anggota KPU Kab. Bandung H. Asep Mamat menyatakan niatnya untuk ikut serta dalam proses penjaringan cabup dan cawabup KBB oleh DPC PPP KBB. Ia mendatangi kantor DPC PPP Kab. Bandung Barat Jln. Ciburuy 190 Kec. Padalarang, untuk menyerahkan berkas pendaftaran, Minggu (3/2). Dia akan mendaftar menjadi cawabup.

Selain Asep, ada sembilan nama yang akan ikut proses penjaringan DPC PPP KBB. Mereka adalah Agus Garniwa, Drs. Koharudin, H. Atori, Joko Wiryanto, Ir. Nina Priatna, Abubakar, Drs. H. Dudin S., Drs. Eliyadi, Drs. Ernawan.

Wakil Ketua I Bid. Organisasi dan Politik DPC PPP KBB Samsul Maarif mengatakan, waktu proses penjaringan tidak akan mengalami perubahan, yakni hingga 3 Februari. Namun, rapat pleno DPC PPP KBB yang semula 4 Februari akan diundur hingga 7 Februari. (CA-166) ***

Penulis:

103 Warga KBB Terserang Diare Januari 23, 2008

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
1 comment so far

BATUJAJAR, (GM).-
Sedikitnya 103 orang warga Kab. Bandung Barat (KBB) yang tinggal di Kec. Batujajar dan Padalarang, hingga Selasa (22/1) terserang penyakit diare. Penyakit tersebut menyerang anak-anak sebanyak 77 orang dan orang dewasa sebanyak 26 orang.

Dari jumlah penderita tersebut, sekitar 40 pasien mendapat perawatan medis di RS Cibabat, sementara sisanya di RSHS, RS Dustira, dan RS MAL. Namun ada juga penderita diare yang tidak sampai dirawat inap.

Wabah tersebut paling banyak menyerang Kp./Desa Cangkorah, Kec. Batujajar yang mencapai 40 orang. Terdiri atas usia 1 – 4 tahun sebanyak 13 orang, usia 5 – 15 tahun mencapai 17 orang, dan usia di atas 15 tahun sebanyak 10 orang.

Umumnya penyakit diare menyerang warga sejak Sabtu (19/1) malam dan korban terus berjatuhan hingga Selasa (22/1) siang. Gejala diare yang dirasakan warga nyaris bersamaan, hanya dalam hitungan menit.

Pihak Dinas Kesehatan dan Sosial (Dinkesos) Kab. Bandung Barat, kemarin sudah mengambil sampel air yang digunakan warga Batujajar untuk minum dan memasak. Rencananya, sampel air akan diperiksa di laboratorium kesehatan daerah (labkesda) milik Dinas Kesehatan Provinsi Jabar.

Kepala Dinkesos Kab. Bandung Barat, dr. Dodo Suhendar didampingi Kabid Penyehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit (PLP2), drg. Iwan Mulyana menyatakan, belum diketahui secara pasti penyebab diare yang diderita sejumlah warga Batujajar dan Padalarang tersebut. Berdasarkan kasus penderita diare sebelumnya, penyakit ini akibat bakteri e-coli.

“Penyebab diare bisa akibat makanan, lingkungan, termasuk air di dalamnya. Oleh karena itulah, air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari diambil sebagai sampel untuk diteliti di laboratorium,” papar Dodo Suhendar saat memberikan keterangan pers di Kantor Dinkesos Kab. Bandung Barat, Jalan Raya Cimareme, Kec. Padalarang, Selasa (22/1).

Kecurigaan air menjadi tempat berkembang biaknya e-coli, bakteri penyebab diare, karena air bersih yang digunakan kebutuhan sehari-hari warga kurang layak. Ini, katanya, bisa dibuktikan jika air yang bersumber dari pabrik tekstil tersebut disimpan selama tiga hari, akan berubah warnanya menjadi kecokelatan.

Pengambilan sampel air dilakukan Tim Gerak Cepat Dinkesos yang diketuai Sulaeman Effendi. Tim ini juga melakukan pengamatan lapangan ketiap penderita diare dengan tujuan mencari tahu penyebab timbulnya penyakit diare.

Darmilah (50), salah seorang warga Kp. Cipongkor RT 02/RW 01 yang dua anggota keluarganya terkena diare, mengaku sudah lama memanfaatkan air itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Sumur di Cipongkor sudah mengering, sehingga warga memanfaatkan air bantuan dari pabrik tekstil. Memang kelihatannya jernih, tapi kalau didiamkan sampai tiga hari barulah berubah warna. Selama ini pun belum pernah ada warga di sini yang terserang penyakit diare,” kata Darmilah.

Dua anggota keluarga Darmilah, yaitu menantunya Hesti (20) dan cucunya, Rangga (5) mulai merasakan gejala diare, Sabtu (19/1) sekira pukul 19.00 WIB. Keduanya terus-menerus muntah disertai buang air besar, sehingga langsung dibawa ke RS Dustira. Hanya Hesti yang diizinkan pulang, sementara Rangga dirujuk ke RS MAL. Hingga kemarin, Rangga masih mendapat perawatan intensif.

Sementara itu, persediaan oralit dan kaporit di Puskemas Batujajar, Padalarang, dan Tagog Apu diperhitungkan akan cukup hingga enam bulan ke depan. Menurut Dodo Suhendar, jika persediaan obat-obatan diare habis pihak Dinkesos Kab. Bandung Barat akan mengedrop.

Terkait dengan penderita diare yang dirawat di rumah sakit, Dodo menekankan, biaya pasien dari keluarga miskin (gakin) yang tak memiliki kartu askeskin akan ditanggung penuh Pemkab Bandung Barat. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tersebut, ia berharap pihak rumah sakit jangan khawatir tidak dibayar.

Terus bertambah

Posko diare di RSUD Cibabat Cimahi hingga Selasa (22/1) masih dipadati pasien diare. Bahkan, pasien yang didominasi anak-anak tersebut kembali menerima pasien diare baru, masih dari Kec. Padalarang. Kini jumlah pasien yang terserang diare di RSUD Cibabat mencapai 32 orang, 30 orang berasal dari Kec. Padalarang dan Kec. Batujajar, sedangkan 2 lainnya berasal dari Kota Cimahi. Dari 32 pasien tersebut, 26 di antaranya anak-anak usia 3-12 tahun, 6 lainnya pasien dewasa.

Menurut Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cibabat, Ketut Surata, diperkirankan jumlah pasien diare akan terus bertambah, khususnya karena beberapa klinik di daerah Padalarang kini mulai dipenuhi pasien penderita diare. Tidak menutup kemungkinan warga yang terserang diare akan dirujuk ke RSUD Cibabat. Kendati demkian, pihaknya sudah mengantisipasi masalah ini dengan menyiapkan ruangan dan obat-obtan. “Kami sudah siap melayani pasien diare ini, di antaranya menyediakan peralatan, obat-obatan, dan ruangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi penambahan pasien, karena kami perkirakan jumlah warga yang terserang diare di Padalarang mengalami peningkatan. Penyakit ini bisa dikatakan mewabah, tapi hanya di daerah Padalarang,” ungkap Ketut.

Secara medis pihaknya belum dapat memastikan faktor utama penyebab wabah diare yang mayoritas menyerang anak-anak berusia 3-12 tahun ini. Terlebih lagi, pasien-pasien tersebut berasal dari daerah yang berbeda. “Pihak kami akan terus melakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut guna menemukan faktor utama penyebab diare yang di perkirakan mewabah ini. Karena mereka tidak berasal dari satu daerah,” papar Ketut. (B.96/B.104/irma.job)**

Mayoritas Partai KBB Belum Terdaftar Januari 7, 2008

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

PADALARANG, (GM).-
Belum semua partai politik, ormas, OKP, dan LSM di Kab. Bandung Barat belum mendaftarkan keberadaannya ke Kantor Kesbang, Pol, dan Linmas Kab. Bandung Barat. Jika tidak terdaftar bisa mengganggu berbagai program kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan berbagai organisasi tersebut.

Hingga sekarang dari 24 parpol peserta Pemilu 2004, yang sudah terdaftar baru sembilan. Delapan parpol yang meraih kursi di dewan ditambah Partai Bintang Reformasi yang tidak mendapat kursi. Sementara dari delapan parpol baru, baru Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Hanura.

Sedangkan dari sekitar 20 OKP yang terdaftar tak lebih dari 10 OKP. Setali tiga uang, LSM yang tercatat baru sekitar 10 LSM dari sekitar 50 LSM yang ada di Kab. Bandung Barat.

Kepala Kantor Kesbang, Pol, dan Linmas Kab. Bandung Barat, Asep Wahyu membenarkan masih banyaknya parpol, OKP, ormas, dan LSM yang belum melaporkan keberadaannya. Pelaporan sangat penting dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan, terutama yang ber-hubungan dengan kemasyarakatan.

“Seperti dalam Januari ini, sudah direncanakan pembentukan forum komunikasi umat beragama. Jujur saja, kami sangat membutuhkan input atau masukan dari ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Bagaimana forum komunikasi umat beragama ini dapat terbentuk, jika ormasnya saja tidak jelas,” papar Asep Wahyu kepada “GM” di Padalarang, Minggu (6/1).

Begitu pun dengan parpol, sangat diharapkan segera melaporkan keberadaannya sehingga dapat memudahkan koordinasi, terutama di dalam menghadapi pemilihan bupati yang tinggal dalam hitungan bulan. Rencananya, Pjs. Bupati Bandung Barat dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan seluruh parpol yang ada di Kab. Bandung Barat.

“Pertemuan ini tentunya akan membahas berbagai persiapan menghadapi pemilihan bupati. Untuk itu, kita harapkan parpol segera melaporkan keberadaannya. Parpol juga memiliki peran penting di dalam menyosialisasikan Pilkada Bandung Barat,” tuturnya. (B.104)**

Warga KBB Khawatir Minyak Tanah Hilang Januari 7, 2008

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

PADALARANG, (GM).-
Masyarakat Kab. Bandung Barat (KBB) mulai merasakan dampak dari serbuan pembeli minyak tanah dari luar wilayahnya. Persediaan minyak tanah di pangkalan, warung maupun pengecer keliling jadi cepat habis dan dikhawatirkan akan menyulitkan mereka mendapatkan bahan bakar tersebut.

Pemantauan “GM” di sejumlah pangkalan dan warung, Minggu (6/1), banyak yang kehabisan stok. Biasanya di salah satu pangkalan, persediaan minyak tanah sebanyak 5.000 liter baru akan habis paling cepat empat hari. Namun sejak konversi gas elpiji dilaksanakan di Kota/Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, minyak tanah cepat habis.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lappekma), Asep Sudiro, meminta Disperindag, Koperasi, dan Penanaman Modal Kab. Bandung Barat segera menangani persoalan ini, jangan sampai muncul gejolak sosial di tengah masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat Kab. Bandung Barat belum menerima bantuan kompor dan tabung gas sementara minyak tanah juga hilang di pasaran.

“Tidak terlalu menjadi persoalan jika masyarakat di Kab. Bandung Barat sudah menerima kompor dan tabung gas gratis. Kompor dan tabungnya belum ada, minyak tanah habis diserbu. Untuk itulah Disperindag harus cepat turun tangan, jangan sampai konsumen di Kab. Bandung Barat dirugikan,” kata Asep Sudiro di Padalarang, kemarin.

Berikan sanksi

Ia menyarankan, dalam kondisi seperti ini sangat tepat diberlakukan pembatasan pembelian, terutama bagi pembeli dari luar Kab. Bandung Barat. Perlu juga diberikan sanksi tegas kepada pangkalan atau agen yang lebih mengutamakan pembeli dari luar Kab. Bandung Barat.

“Minyak tanah di Kab. Bandung Barat itu untuk masyarakat yang tinggal di Kab. Bandung Barat. Perlu kiranya tata niaga minyak tanah di tiap daerah perlu lebih dipertegas lagi,” paparnya.

Hingga sekarang konversi gas elpiji di Kab. Bandung Barat masih dalam tahap pendataan warga penerima kompor dan tabung gas gratis di tingkat kecamatan. Tiap kecamatan sudah diberikan kuota oleh Pertamina.

Seperti di Padalarang, jatah penerima kompor dan tabung gas elpiji sebanyak 36.160 kepala keluarga (KK). Namun antara kuota dengan jumlah penduduk prasejahtera terjadi ketimpangan.

Menurutnya, konversi minyak tanah ke elpiji merupakan program pemerintah dalam rangka menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan menekan subsidi yang mencapai Rp 60 triliun per tahun. Sekarang Pertamina sudah mulai melakukan pengurangan pasokan minyak tanah. Sebagai gantinya masyarakat mendapatkan kompor gas dan tabung gas elpiji seberat 3 kilogram secara cuma-cuma.

Program pemerintah mengganti minyak tanah dengan gas elpiji, katanya, ternyata dikeluhkan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Penghapusan minyak tanah dianggap hanya akan menambah beban pengeluaran rumah tangga. (B.104/ B.35)**

Pemkab Kucurkan Rp 2,5 Miliar untuk Pelaksanaan Pilkada KBB Januari 4, 2008

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

PADALARANG, (GM).-
Pemkab Bandung siap mengucurkan bantuan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Bandung Barat sebesar Rp 2,5 miliar. Bantuan ini akan segera ditransfer ke kas daerah Kab. Bandung Barat setelah APBD Kab. Bandung disahkan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Kab. Bandung, Drs. H. Agus Yasmin kepada wartawan di Kota Baru Parahyangan, Kec. Padalarang, Kamis (3/1).

“Pemkab Bandung sangat memahami betul apa yang diamanatkan UU 12/2007 tentang pembentukan Kab. Bandung Barat. Jelas sekali di sana disebutkan bahwa pembiayaan pilkada yang pertama didanai Pemprov Jabar dan Kab. Bandung. Tak mungkinlah induk melepaskan begitu saja,” kata Agus kepada wartawan.

Ia menilai anggaran sebesar Rp 2,5 miliar dari Kab. Bandung sudah mencukupi. Pasalnya, Pemprov Jabar sudah pula menyiapkan kucuran dana sebesar Rp 15 miliar. Belum termasuk bantuan sebelumnya yang sudah masuk kas daerah Kab. Bandung Barat sebesar Rp 2,54 miliar.

“Kalau ditotalkan sudah mencapai Rp 20 miliar. Saya nilai sudah cukup untuk mendanai sebuah pilkada yang digabungkan. Untuk pilkada tersendiri saja KPU Kab. Bandung menghitung biaya yang dibutuhkan Rp 25 miliar. Apalagi ini digabung, pasti jumlahnya lebih sedikit,” paparnya.

Berita sebelumnya, Pemprov Jabar telah menyiapkan dana hibah untuk Pilkada Bandung Barat dalam APBD 2008 sebesar Rp 15 miliar. Anggaran hibah ini memakai sistem anggaran kinerja. Bilamana ada sisa anggaran harus dikembalikan ke kas daerah Pemprov Jabar.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kab. Bandung, M. Budiana memperkirakan anggaran untuk pilkada gabungan di bawah Rp 20 miliar. Namun, hingga sekarang KPU belum melakukan penghitungan untuk biaya Pilkada Bandung Barat yang digabungkan dengan pemilihan gubernur.

Terkait dengan belum dihitungnya kebutuhan anggaran pilkada gabungan, Budiana beralasan, untuk menghitungnya harus bersama-sama dengan Sekretariat KPU Kab. Bandung Barat. Hingga sekarang pembentukan KPU Kab. Bandung Barat menunggu pelantikan Sekjen KPU Pusat.

“Minggu depan KPU bersama Pemkab Bandung Barat dan DPRD Kab. Bandung Barat akan melakukan audiensi dengan KPU Pusat. Salah satunya menagih janji KPU Pusat, yang dulu pernah memberikan angin segar bahwa pembentukan Sekretariat KPU daerah hasil pemekaran setelah pelantikan Sekjen KPU Pusat,” paparnya.

Persiapan Pilkada Bandung Barat, menurut Budiana, tinggal menunggu penyelesaian hal-hal yang bersifat teknis. Salah satunya harus dibentuk dahulu Sekretariat KPU Kab. Bandung Barat. (B.104)**

Pangar DPRD KBB Hapus Honorarium Pejabat Desember 27, 2007

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

LEMBANG, (GM).-
Panitia Anggaran (Pangar) DPRD Kab. Bandung Barat (KBB) akan memangkas habis honorarium pejabat di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Bandung Barat. Masuknya honorarium pejabat dalam APBD 2008 dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Permen No. 59/2007 tidak memuat honorarium kegiatan pejabat. Masalah honorarium hanya diatur di dalam Permen 13/2006, yang sudah digantikan Permen 59/2007. Okelah ada klausul di dalam Permen 59/2007 yang menyebutkan, aturan di dalam Permen 13/2006 masih bisa digunakan sampai tahun 2009. Tapi pemberlakuan honorarium di sejumlah daerah, pada akhirnya banyak menimbulkan masalah,” kata Ketua Pangar, H. Rudi Atmanto kepada wartawan di sela-sela rapat pangar di Grand Hotel Lembang, Rabu (26/12).

Penghapusan honorarium pejabat, kata Rudi, bukan berarti panggar DPRD KBB tidak suka pejabat mendapat uang honorarium. Namun sebaliknya, untuk melindungi pejabat tersebut dari potensi penyelewengan yang bisa mengundang peme-riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemberlakuan honorarium saya ibaratkan fisiknya Permen 13/2006, tapi ruhnya Permen 59/2007. Ada kerancuan dari kedua permen yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah ini. Di satu sisi dihapuskan, tapi di sisi lain diperbolehkan. Saya anggap permen ini banci. Pemerintah pusat tidak memikirkan dampak di daerah,” tegasnya.

Di luar persoalan itu, penghapusan honorarium pejabat bisa menekan defisit anggaran sebesar Rp 17 miliar. Anggaran yang bisa dihemat dari penghapusan honorarium pejabat, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.

Ia mencontohkan, honorarium kegiatan pejabat yang diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang terkesan mengada-ada. Di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD 2.2.1, untuk penyediaan makanan dan minuman dibuatkan panitia penyediaan yang diberi honorarium.

“Nilainya memang tidak seberapa, tapi jika digabung dengan kegiatan lain jumlahnya cukup besar,” tegasnya.

Memahami

Dihubungi secara terpisah, Plt. Sekda KBB, H. Abbas, S.H. memahami niat Pangar DPRD KBB yang akan menghapus honorarium kegiatan pejabat. Diakuinya, masih terjadi perbedaan pendapat di dalam menafsirkan Permen 13/2006 dan Permen 59/2007. Perbedaan penafsiran juga dialami petugas BPK.

“Petugas BPK yang satu berpendapat tidak boleh, tapi saat diperiksa petugas BPK lainnya, honorarium bisa diberlakukan. Perbedaan penafsiran ini tentunya harus dicarikan jalan keluarnya. Dalam waktu dekat, tim pangar dari eksekutif akan berkonsultasi dengan BPK. Biar nanti didalam memutuskan dimasukkannya anggaran honorarium atau tidak, sudah ada pegangan. Yang terpenting tidak menimbulkan persoalan hukum,” paparnya. (B.104)**

Pedagang Rancapanggung Ancam ”Class Action” Desember 27, 2007

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

NGAMPRAH, (GM).-
Pedagang Pasar Rancapanggung Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat (KBB), mengancam akan melakukan class action terhadap pejabat yang telah mengeluarkan HO atau izin gangguan atas beroperasinya sebuah minimarket di Desa Rancapanggung. Langkah itu akan ditempuh pedagang, setelah pengusaha minimarket tersebut berencana membuka usahanya pada 1 Januari 2008.

Padahal sebelumnya, pedagang Pasar Rancapanggung sempat melakukan aksi demo menuntut penutupan minimarket di Desa Rancapanggung. Tak hanya itu, para pedagang bersama Lembaga Advokasi Pedagang Tradisional Indonesia (LAPTI), juga telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan pemilik minimarket ke Dispeidag Kab. Bandung, Disperindag KBB, dan DPRD KBB.

“Class action merupakan upaya terakhir pedagang menolak minimarket di Rancapanggung. Upaya hukum ini dilakukan, mengingat pengusaha minimarket merasa sudah memiliki izin HO yang dikeluarkan pejabat dan siap membuka tokonya yang hanya sempat buka satu hari,” kata Ketua LAPTI KBB, Deni Nursamsi kepada “GM” seusai menyerahkan berkas surat penolakan kepada Disperindag KBB di Jln. Gadobangkong Kec. Ngamprah, Rabu (26/12).

Terbitnya izin HO, diungkapkan Deni, bertentangan dengan surat Disperindag Kab. Bandung tertanggal 22 Mei 2007, yang isinya untuk sementara waktu tak menerbitkan SIUP dan TDP bagi usaha minimarket. Sedangkan heregistrasi bagi yang sudah berjalan akan dipertimbangkan, dengan memerhatikan lokasi dan kondisi di lapangan.

“Sementara HO yang dimiliki pengusaha minimarket ini, dikeluarkan setelah terbit surat Disperindag. Berarti ada kesalahan prosedur. Untuk itu kita akan mengambil langkah class action,” katanya.

Ia pun mempertanyakan tentang pengaturan minimarket di satu kecamatan. Pasalnya, di Cililin sudah berdiri tiga minimarket. Jika ditambah minimarket yang ada di Rancapanggung, menjadi 4 buah.

“Jika minimarket sudah menjamur hingga pelosok desa, tak bakalan mampu diimbangi pedagang tradisional. Modal pedagang tradisional di pedesaan sangat minim sehingga bisa cepat bangkrut jika harus berhadapan langsung dengan minimarket,” paparnya.

Pedagang tradisional dan LAPTI KBB, meminta Disperindag KBB segera menerbitkan peraturan yang menyangkut penyebaran minimarket yang melakukan kegiatan retailing di wilayah KBB. Berdasarkan data dari Disperindag Kab. Bandung, jumlah minimarket yang ada di KBB 45 buah. (B.104)**

Dewan KBB Terancam Terusir dari Kontrakan Desember 22, 2007

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

NGAMPRAH, (GM).-
DPRD Kab. Bandung Barat (KBB) terancam angkat kaki dari gedung yang disewanya. Belum dibayarnya uang kontrakan gedung membuat pemilik gedung mengeluarkan ultimatum agar lembaga wakil rakyat itu segera membayar kontrakan.

Pasalnya, sejak dua bulan menempati gedung berlantai dua tersebut, dewan belum membayar uang kontrakan. Berdasarkan catatan “GM”, uang kontrakan gedung ditambah mebeler dan pajak yang harus dibayarkan DPRD KBB jumlahnya mencapai hampir Rp 500 juta.

“Bukannya dewan tidak mau membayar, tapi uangnya sampai sekarang belum cair. Awalnya kita berharap,uang untuk sewa gedung sudah bisa dicairkan paling lambat pertengahan Desember ini. Tapi kenyataannya sudah lewat tanggal 20 masih belum juga ada kejelasan,” kata Ketua Panitia Anggaran DPRD KBB, H. Rudi Atmanto kepada “GM” di Ngamprah, Jumat (21/12).

Menurut Rudi, sangat beralasan jika pemilik gedung bekas minimarket ini mengeluarkan ultimatum pembayaran uang kontrakan. Bagi pengusaha, keterlambatan pembayaran merupakan kerugian besar.

“Merupakan hal yang wajar jika pemilik gedung minta pembayaran uang kontrakan. Sebab dengan terjadinya keterlambatan ini bagi pelaku bisnis adalah kerugian. Saya juga akan sangat memahami kalau sampai muncul pikiran dari pemilik gedung yang minta dewan angkat koper, jika sekarang ada yang mau sewa dengan uang cash,” paparnya.

Jika sampai akhirnya DPRD KBB angkat koper dari gedung yang telah ditempati hampir dua bulan ini, dengan nada pelan Rudi mengatakan, hanya bisa pasrah saja. Namun, tambahnya, berbicara pindah itu gampang, yang sulit mencari tempat baru.

“Sebisa mungkin sih kita bertahan di gedung yang ditempati sekarang. Pasalnya cukup banyak uang yang telah dikeluarkan untuk merenovasi beberapa bagian gedung,” katanya sambil berharap, uang untuk sewa gedung yang berasal dari bantuan Kab. Bandung segera bisa dicairkan.

Belum turun

Sementara itu, Plt. Sekda KBB, H. Abbas, S.H. memahami keterlambatan pembayaran uang kontrakan gedung dewan. Keterlambatan ini tidak bisa dilepaskan dari belum turunnya anggaran dari Kab. Bandung ke kas daerah KBB sebesar Rp 13 miliar lebih.

“Untuk membayar gedung dewan itu anggarannya diambil dari Rp 13 miliar. Tapi sampai sekarang bantuan dari Kab. Bandung itu belum masuk kas daerah Kab. Bandung Barat. Informasi yang saya terima, kabarnya baru akan dimasukkan ke kas daerah Kab. Bandung Barat, Senin (24/12). Kalau sudah masuk ke kas daerah bisa langsung didistribusikan ke dewan, tak perlu menunggu waktu lagi,” ujar Abbas.

Lebih jauh ia menjelaskan, uang sebesar Rp 13 miliar yang berasal dari Kab. Bandung ini selain digunakan untuk sewa gedung dewan, juga digunakan untuk tunjangan daerah, hibah kepada masyarakat, gaji anggota dewan, honor tenaga kontrak, dsb. (B.104)**

Spanduk Cabup Banyak yang Liar Desember 22, 2007

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
add a comment

PADALARANG, (GM).-
Spanduk dan alat promosi lain yang tersebar di wilayah Kab. Bandung Barat (KBB), disinyalir banyak yang tak mengantongi izin. Spanduk tak berizin paling banyak milik bakal calon Bupati Bandung Barat, yang terpasang hingga hampir di 165 desa.

Menyikapi maraknya spanduk tak berizin, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) KBB berencana akan segera melaksanakan penertiban. Rencananya penertiban alat promosi tak berizin akan dilaksanakan setelah selesai penyusunan APBD 2008.

Demikian disampaikan Kepala Dispenda KBB, Eddy Saputra saat dihubungi “GM” lewat telepon, Jumat (21/12). Diduga maraknya pemasangan alat promosi tak berizin, memanfaatkan masa transisi pemerintahan Kab. Bandung ke KBB.

“Disinyalir memang cukup banyak spanduk yang tak mengantongi izin terpasang di wilayah Kab. Bandung Barat. Di dalam intern Dispenda sudah menjadi salah satu agenda pembahasan, yang rencananya akan ditindaklanjuti dengan operasi penertiban,” kata Eddy.

Dugaan spanduk milik bakal calon bupati tidak mengantongi izin, lanjut Eddy, karena belum ada satu pun yang menyelesaikan perizinan. Pemantauan “GM” di lapangan, hampir semua bakal calon bupati memasang spanduknya sampai ke pelosok pedesaan. Tak sedikit pula yang berani memasang di tempat, yang jalannya jarang dilalui kendaraan bermotor.

Ia mengakui, penertiban sulit dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan APBD. Untuk saat ini, Dispenda lebih memfokuskan diri kepada penyusunan APBD 2008.

“Bukan berarti menomorduakan penertiban, tapi kita harus satu per satu dulu menyelesaikan pekerjaan. Tapi yang pasti penertiban alat promosi seperti spanduk, akan dilaksanakan setelah selesai penyusunan APBD 2008. Untuk operasi penertiban nanti, kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya,” papar Eddy.

Maraknya spanduk milik para calon bupati sudah berlangsung sejak KBB berdiri. Menjelang pelaksanaan pilkada, jumlah spanduk milik para bakal calon bupati semakin marak.

Siap mendukung

Dihubungi terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KBB, Irmansyah menyatakan kesiapannya menertibkan alat promosi tak berizin. Pihaknya tinggal menunggu surat dari Dispenda untuk operasi penegakan peraturan daerah (perda) tersebut.

“Satpol PP merupakan instansi yang salah satu tugasnya penegakan perda. Tapi kita tidak bisa asal menggelar operasi, seperti di dalam masalah spanduk dan alat promosi lainnya ini tentunya pihak yang paling memahami dan berwenang adalah Dispenda. Nanti Dispendalah yang memberitahukan mana saja yang berizin dan tak berizin,” paparnya. (B.104)**

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.