jump to navigation

Pedagang Rancapanggung Ancam ”Class Action” Desember 27, 2007

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
trackback

NGAMPRAH, (GM).-
Pedagang Pasar Rancapanggung Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat (KBB), mengancam akan melakukan class action terhadap pejabat yang telah mengeluarkan HO atau izin gangguan atas beroperasinya sebuah minimarket di Desa Rancapanggung. Langkah itu akan ditempuh pedagang, setelah pengusaha minimarket tersebut berencana membuka usahanya pada 1 Januari 2008.

Padahal sebelumnya, pedagang Pasar Rancapanggung sempat melakukan aksi demo menuntut penutupan minimarket di Desa Rancapanggung. Tak hanya itu, para pedagang bersama Lembaga Advokasi Pedagang Tradisional Indonesia (LAPTI), juga telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan pemilik minimarket ke Dispeidag Kab. Bandung, Disperindag KBB, dan DPRD KBB.

“Class action merupakan upaya terakhir pedagang menolak minimarket di Rancapanggung. Upaya hukum ini dilakukan, mengingat pengusaha minimarket merasa sudah memiliki izin HO yang dikeluarkan pejabat dan siap membuka tokonya yang hanya sempat buka satu hari,” kata Ketua LAPTI KBB, Deni Nursamsi kepada “GM” seusai menyerahkan berkas surat penolakan kepada Disperindag KBB di Jln. Gadobangkong Kec. Ngamprah, Rabu (26/12).

Terbitnya izin HO, diungkapkan Deni, bertentangan dengan surat Disperindag Kab. Bandung tertanggal 22 Mei 2007, yang isinya untuk sementara waktu tak menerbitkan SIUP dan TDP bagi usaha minimarket. Sedangkan heregistrasi bagi yang sudah berjalan akan dipertimbangkan, dengan memerhatikan lokasi dan kondisi di lapangan.

“Sementara HO yang dimiliki pengusaha minimarket ini, dikeluarkan setelah terbit surat Disperindag. Berarti ada kesalahan prosedur. Untuk itu kita akan mengambil langkah class action,” katanya.

Ia pun mempertanyakan tentang pengaturan minimarket di satu kecamatan. Pasalnya, di Cililin sudah berdiri tiga minimarket. Jika ditambah minimarket yang ada di Rancapanggung, menjadi 4 buah.

“Jika minimarket sudah menjamur hingga pelosok desa, tak bakalan mampu diimbangi pedagang tradisional. Modal pedagang tradisional di pedesaan sangat minim sehingga bisa cepat bangkrut jika harus berhadapan langsung dengan minimarket,” paparnya.

Pedagang tradisional dan LAPTI KBB, meminta Disperindag KBB segera menerbitkan peraturan yang menyangkut penyebaran minimarket yang melakukan kegiatan retailing di wilayah KBB. Berdasarkan data dari Disperindag Kab. Bandung, jumlah minimarket yang ada di KBB 45 buah. (B.104)**

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: