jump to navigation

Pangar DPRD KBB Hapus Honorarium Pejabat Desember 27, 2007

Posted by padalarang in KBB (Kabupaten Bandung Barat).
trackback

LEMBANG, (GM).-
Panitia Anggaran (Pangar) DPRD Kab. Bandung Barat (KBB) akan memangkas habis honorarium pejabat di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Bandung Barat. Masuknya honorarium pejabat dalam APBD 2008 dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Permen No. 59/2007 tidak memuat honorarium kegiatan pejabat. Masalah honorarium hanya diatur di dalam Permen 13/2006, yang sudah digantikan Permen 59/2007. Okelah ada klausul di dalam Permen 59/2007 yang menyebutkan, aturan di dalam Permen 13/2006 masih bisa digunakan sampai tahun 2009. Tapi pemberlakuan honorarium di sejumlah daerah, pada akhirnya banyak menimbulkan masalah,” kata Ketua Pangar, H. Rudi Atmanto kepada wartawan di sela-sela rapat pangar di Grand Hotel Lembang, Rabu (26/12).

Penghapusan honorarium pejabat, kata Rudi, bukan berarti panggar DPRD KBB tidak suka pejabat mendapat uang honorarium. Namun sebaliknya, untuk melindungi pejabat tersebut dari potensi penyelewengan yang bisa mengundang peme-riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemberlakuan honorarium saya ibaratkan fisiknya Permen 13/2006, tapi ruhnya Permen 59/2007. Ada kerancuan dari kedua permen yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah ini. Di satu sisi dihapuskan, tapi di sisi lain diperbolehkan. Saya anggap permen ini banci. Pemerintah pusat tidak memikirkan dampak di daerah,” tegasnya.

Di luar persoalan itu, penghapusan honorarium pejabat bisa menekan defisit anggaran sebesar Rp 17 miliar. Anggaran yang bisa dihemat dari penghapusan honorarium pejabat, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.

Ia mencontohkan, honorarium kegiatan pejabat yang diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang terkesan mengada-ada. Di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD 2.2.1, untuk penyediaan makanan dan minuman dibuatkan panitia penyediaan yang diberi honorarium.

“Nilainya memang tidak seberapa, tapi jika digabung dengan kegiatan lain jumlahnya cukup besar,” tegasnya.

Memahami

Dihubungi secara terpisah, Plt. Sekda KBB, H. Abbas, S.H. memahami niat Pangar DPRD KBB yang akan menghapus honorarium kegiatan pejabat. Diakuinya, masih terjadi perbedaan pendapat di dalam menafsirkan Permen 13/2006 dan Permen 59/2007. Perbedaan penafsiran juga dialami petugas BPK.

“Petugas BPK yang satu berpendapat tidak boleh, tapi saat diperiksa petugas BPK lainnya, honorarium bisa diberlakukan. Perbedaan penafsiran ini tentunya harus dicarikan jalan keluarnya. Dalam waktu dekat, tim pangar dari eksekutif akan berkonsultasi dengan BPK. Biar nanti didalam memutuskan dimasukkannya anggaran honorarium atau tidak, sudah ada pegangan. Yang terpenting tidak menimbulkan persoalan hukum,” paparnya. (B.104)**

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: